1.

Pejabat yang berwenang untuk memberikan atau menolak ijin perceraian dan atau beristri lebih dari seorang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati;

2.

ASN Wanita tidak diijinkan menjadi isteri kedua dan seterusnya, ASN yang melanggar ketentuan ini dijatuhi Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai ASN;

3.

Setiap ASN yang akan mengajukan permohonan ijin perceraian, harus disampaikan terlebih dahulu kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana ASN itu bertugas sebelum meneruskan permohonan ijin tersebut kepada Bupati;

4.

Setiap atasan/pimpinan OPD yang menerima permohonan/permintaan ijin perceraian ASN, wajib melakukan pemeriksaan dan memberikan pembinaan yang maksimal serta berusaha merukunkan kembali ASN tersebut sebagai upaya untuk mencegah teijadinya perceraian;

5.

Dalam hal telah dilakukan upaya pembinaan dan perdamaian yang maksimal namun hal ini tidak berhasil maka dalam proses pengajuan permohonan ijin perceraian kepada Bupati, harus melampirkan rekomendasi dari pimpinan OPD dan dokumen administratif sebagai bukti bahwa telah dilakukan upaya pembinaan dan perdamaian.

6.

ASN yang melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat;

7.

Terhadap permohonan yang tidak melampirkan rekomendasi dari pimpinan OPD dan dokumen administratif sebagaimana tersebut pada poin 5, maka permohonan tersebut tidak akan diproses.