Dalam apel tersebut pj bupati menyerahkan 6 Surat Keputusan (SK) pengangkatan pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkup Pemerintah daerah. Pj bupati menyampaikan Pengisian posisi Plt pada beberapa jabatan ini sangat penting untuk memastikan tidak ada hambatan dalam proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan para pejabat yang baru diangkat dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

adapun nama nama tersebut:

 

NO	NAMA	JABATAN  LAMA	JABATAN BARU
1	EDWIN S. ALAM, ST	PENGAWAS BANGUNAN  DAN GEDUNG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	PELAKSANA TUGAS KEPALA UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
2	IRSAL OLII, S.IP.,M.M	ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKSI PENANGANAN KONFLIK KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
3	NURALLO, SP	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN  KEPEGAWAIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	PELAKSANA TUGAS KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, PELAPORAN DAN KEUANGAN KECAMATAN KAIDIPANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
4	WIDIARTO DAENG MULISA, S.Pd	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI MUDA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
5	NUL HAKIM, S.Sos.,M.Si	SEKRETARIS DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
6	YUSUF FUDDIN PATADJENU,A.Md	PENGADMINISTRASI UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	PELAKSANA TUGAS KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

 

Lanjutnya, memasuki tahun politik, pj bupati menegaskan kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sebagai pelayan publik, ASN memiliki tanggung jawab untuk menjaga netralitas dan tidak berpihak pada calon tertentu. Tugas utama ASN adalah melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. dengan sikap netral yang tegas, ASN dapat menjaga kepercayaan publik dan menciptakan iklim politik yang kondusif.

Pj bupati juga berpesan untuk tidak menciptakan jarak dengan masyarakat. Dengan tidak adanya jarak, kita bisa memahami secara langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga program dan anggaran yang disusun dapat tepat sasaran.

Menurutnya, sering kali kebijakan yang diambil tidak efektif karena kurangnya pemahaman atas kebutuhan nyata di lapangan. Dengan adanya komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan alokasi anggaran dapat lebih efisien dan efektif, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Pj Bupati juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk aktif turun ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. “Mendengar aspirasi, melihat kondisi secara langsung, dan mencari solusi bersama adalah kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan dan merata tutupnya.

Turut hadir, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, dirut RS Pratama, serta para ASN.